Jakarta suarabrita.com Pemerintah memperluas uji coba di gitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten/kota selama enam bulan, mulai pekan ini. Langkah ini bertujuan memperkuat akurasi data penerima dan mempermudah akses masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, di gitalisasi bansos sebelumnya diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, dan menunjukkan hasil positif. Dari Program Keluarga Harapan (PKH), 77,7 persen data awal penerima mengalami exclusion error—yaitu orang yang layak menerima bantuan namun tidak terdaftar.
Setelah di verifikasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan berkurang signifikan menjadi 28,2 persen.
“Digitalisasi bansos menjadi bagian dari transformasi digital melalui Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI), mendukung program prioritas nasional untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pemutakhiran data melalui fitur sanggah dan kanal resmi, seperti aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, call center, dan layanan pesan singkat. Mekanisme ini tidak hanya mempermudah pendaftaran bantuan, tetapi juga mengurangi potensi konflik sosial akibat ketidakjelasan penetapan penerima.
Pelaksanaan di gitalisasi bansos bekerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional dan pemerintah daerah. Tahun ini, uji coba di perluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa program ini di mulai bulan ini dan di targetkan rampung pada Juli, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam transformasi digital nasional.
Di gitalisasi bansos di harapkan menjadi tonggak baru dalam tata kelola bantuan sosial, menghadirkan kejelasan, efisiensi, dan akses yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.(tim)
Editor : vina
Sumber Berita: go news.id
