suarabrita.com Isu pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian publik dan mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran daerah, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa.
Sorotan muncul setelah beredar informasi mengenai rencana pengadaan kendaraan dinas dengan nilai miliaran rupiah. Besaran anggaran tersebut memicu diskusi di masyarakat terkait prioritas belanja daerah di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
KPK menyatakan mengikuti perkembangan isu yang berkembang di ruang publik. Lembaga antirasuah itu mengingatkan agar setiap proses pengadaan di lakukan sesuai prosedur, berdasarkan kebutuhan jabatan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa di nilai sebagai salah satu area yang memiliki potensi risiko jika tidak di kelola secara hati-hati dan terbuka.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa rencana pengadaan kendaraan dinas telah di susun sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa spesifikasi kendaraan kepala daerah mengacu pada regulasi dari Kementerian Dalam Negeri serta mempertimbangkan aspek kebutuhan operasional.
Sejumlah kalangan masyarakat turut memberikan perhatian terhadap isu ini. Mereka berharap pemerintah daerah tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan mengutamakan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Hingga kini, belum ada keputusan lanjutan yang di umumkan secara resmi terkait realisasi pengadaan tersebut. Namun, perhatian dari KPK di nilai sebagai bentuk pengawasan preventif agar tata kelola anggaran daerah tetap transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Isu mobil dinas Gubernur Kaltim ini pun menjadi pengingat pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan terbuka demi menjaga kepercayaan publik.(tim)
Editor : vina
Sumber Berita: Pemberitaan media nasional
